Kebijakan PEMDA Kikis Kemiskinan

Menurut data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis, presentase Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pangandaran pada tahun 2016 sebanyak 8.03% atau sebanyak 31.552 orang, sedangkan sebelumnya pada tahun 2015 sebanyak 8,37 % atau 32.686 orang.

Penurunan tersebut tak terlepas dari kebijakan yang dikeluarkan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran tahun anggaran 2016-2021 diantaranya melalui pendidikan geratis untuk jenjang pendidikan hingga jenjang SLTA, pelayanan kesehatan dasar gratis, pembentukan unit penanggulangan kemiskinan, raskin gratis, jaminan pendidikan, dan kesehatan gratis bagi warga yang tidak mampu.

Data tersebut di ungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran Mahmud SH., MH dalam acara Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Pangandaran.

Rapat Koordinasi (Rakor) mengambil tema koordinasi dan sinergisme program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran, bertempat di Aula Hotel Sandaan, Senin (21/11/2016).

Hadir pada kegiatan tersebut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ciamis, Erna Tresna Prihatin S.Si, Asda II Drs. Undang Sohbarudin, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), perwakilan dinas dan kantor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, Serta Perwakilan dari Bank BJB, PLN dan Perhutani.

Lebih lanjut Sekda Kabupaten Pangandaran yang juga mewakili Wakil Bupati Pangandaran mengatakan, kemiskinan bisa membawa dampak dalam berbagai aspek sendi kehidupan masyarakat

“ Masalah kemiskinan ini sangat vital dampaknya, ini bisa merambah kemana-mana termasuk keamanan daerah, maka penanganan kemiskinan harus diprioritaskan, sebab orang lapar dapat berbuat apapun” ujarnya .

"Untuk penanggulangan kemiskinan sendiri, kita dapat mencontoh ke Kabupaten Seragen, dimana disana penanggulangan kemiskinan sudah berjalan dengan baik, bahkan setiap harinya sekretariat penanggulangan kemiskinan ada yang bertugas supaya setiap data yang diterima segera ditanggapi dan lebih jauh dapat ditanggulangi," ujarnya.

Mahmud berharap, seluruh SKPD untuk bersungguh sungguh dalam melakukan kegiatan sosial, dan melaksanakan komitmen Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam menanggulangi kemiskinan yang diantaranya, program beras gratis , kesehatan dan pendidikan gratis. "Semua ini bertujuan supaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih baik lagi " pungkasnya

Sementara itu Panitia Rakor yang juga menjabat sebagai Kepala Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bappeda Kabupaten Pangandaran, Maman Permana, dalam laporanya mengatakan tujuan Rakor ini adalah melakukan koordinasi sinkronisasi supaya terjalinnya integrasi harmonisasi dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran.

Maman Berharap dalam kegiatan ini semua stakeholder yang terkait dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pangandaran dapat tersinkronisasi dengan baik dalam penanggulangan kemiskinan. (Hms/Adesoed)