Komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran yang dipimpin Ketua Komisi
menyampaikan beberapa masalah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pangandaran, seperti masalah tingkat kehadiran yang belum optimal dan masih
banyak CPNS di dinas-dinas yang yang belum difungsikan dengan baik.
Hal ini disampaikan pada saat kunjungannya ke Sekretariat Daerah
Kabupaten Pangandaran yang diterima Asisten Daerah Bidang Ekonomi, Pembangunan
dan Kesejahteraan Sosial, Drs H Undang Sohbarudin, Kepala Bagian Humas Soni
Agusman SH, Kepala Bagian Kepegawaian Drs Wawan Suryawan, M.Si, Kamis, 23 Juli
2015 bertempat di Ruang Sekretaris Daerah Kabupaten Pangandaran.
Lebih lanjut, komisi I DPRD Kab Pangandaran menyoroti beberapa
hal tentang kepegawaian bahwa disisi lain kekurangan pegawai, tapi banyak Dinas
yang masih memilih tenaga magang yang dipekerjakan, Masalah mutasi pejabat yang
dilaksanakan pada momen yang kurang tepat serta banyak pejabat yang dimutasi
tidak sesuai dengan bidangnya, Masalah pegawai di Puskesmas, hampir semua puskesmas
dokternya tidak berada di tempat, lebih sering ditempat praktek.
Menerima aspirasi tersebut, Asisten Daerah Bidang Ekonomi,
Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, mengatakan berkaitan dengan kehadiran
pegawai harus ada pembangunan sistem yang baik karena bisa dimanipulasi,
Lebih lanjut menyinggung dengan kaitan momentum mutasi yang
telah dilaksanakan ( Rabu 15 Juni 2015) Asisten Daerah Bidang Ekonomi,
Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mengatakan tidak bisa merubah itu
adalah kewenangan Bupati. Sedangkan kaitan dengan analisis beban kerja harus
dibuat sebelum membuat SOTK.
Sementara itu Kepala Bagian Kepegawaian menyampaikan bahwa
tingkat kehadiran hari pertama kerja pasca Hari Raya mencapai 99, 91 %,
yang tidak hadir mempunyai alasan tersendiri seperti sakit dan acara-acara yang
tidak bisa ditinggalkan, kelanjutanya akan dimintai keterangan masalah
kehadiran kepada semua SKPD.
Diakhir pertemuan Komisi I DPR Kabupaten Pangandaran memberikan
masukan diataranya :
- Untuk
kehadiran PNS pada hari pertama bekerja harus ada laporan kepada Bupati .
- Kehadiran
pegawai pada dinas-dinas lebih baik dipantau langsung oleh Bagian
kepegawaian.
- Berkaitan
dengan waktu mutasi pegawai, kenapa harus detik-detik menjelang hari Raya
- Bagian
Kepegawaian agar segera membuat Analisa Beban Kerja dan Analisa Jabatan.
Salah satu Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep
Noordin, mengharapkan masukan-masukan yang telah disampaikan harus menjadi
sebuah program dan ditindaklanjuti. Ada beberapa kajian yang wajib dilakukan
oleh Pemerintah Daerah.
Untuk mutasi , sebaiknya pegawai yang akan dimutasi diberi tahu
terlebih dahulu, sebaiknya harus diuji. Seperti contoh jadi Camat Pangandaran
itu tidak mudah apalagi dalam menghadapi Hari Raya, karena pegawai yang
dimutasi harus memulai dari awal.
“ Saran kami hal-hal wajib saja yang dilaksanakan menjelang Hari
Raya, karena pegawai yang dimutasi apabila tidak kompeten bisa membunuh
karirnya. Harapanya kedepan tidak terjadi hal-hal seperti itu. Kabag
Kepegawaian harus menganalisa apa yang menjadi permasalahan utama di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pangandaran”.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar